Nenek Bernama America Yang Berusia 99 Tahun Akhirnya Menjadi Warga Negara Amerika Serikat

Nenek berusia 99 tahun bernama America akhirnya bisa menjadi warga negara Amerika Serikat.

Pemilik nama lengkap America Maria Hernandez, lahir di Kolombia tahun 1917.

Dia pindah ke AS ketika dibawa serta oleh salah satu anak perempuannya di tahun 1988,

Namun butuh waktu 28 tahun bagi America untuk resmi menjadi warga negara AS.

Dia menandatangani sertifikat naturalisasinya dan mengucapkan sumpah setia dalam sebuah upacara yang digelar di ruang tamu rumahnya di New York, Rabu (23/11/2016).

Dengan dikelilingi oleh seluruh anggota keluarga, America terlihat terus tersenyum. Dia pun sempat mengaku sangat bahagia. 

"Saya tinggal di New York, ibu kota dunia," ujar America sambil mengibar-ngibarkan bendara AS berukuran kecil. 

America lahir pada bulan Oktober di Cordoba, Kolombia. Namun sebagian besar hidupnya dilewati di Barranquilla.

Perempuan ini dikaruniai 12 anak, dan sekarang mempunyai 22 cucu dan 12 cicit.

Putri America, Hortensia Martinez (69), mengatakan, dia membawa ibunya ke AS untuk membantu merawat anaknya. 

Dia masuk ke AS dengan memegang "green card" yang diupayakan Hortensia. Sebab, Hortensia menikah dengan warga negara AS.

Ketimbang memperpanjang ijin tinggalnya, keluarga menanyakan kepada America apakah dia ingin menjadi warga negara AS. Saat itu pula America menjawab "iya".

Berdasarkan data dari Kantor Imigrasi dan Kewarganegaraan AS, ada 730.000 orang yang menjadi warga negara AS di tahun fiskal 2015.

Sekitar 84.000 dari jumlah itu bermukin di wilayah New York.

Harga Sewa Karton Virtual Telah Mencapai Rp 239 Ribu Bulan

Di era digital ini, kebutuhan perkantoran telah berubah menjadi lebih fleksibel dan murah.

Oleh sebab itu, virtual office atau perkantoran virtual dan co-working space menjadi pilihan para pebisnis baik pemula maupun menengah untuk menjalankan usahanya.

Hasil survei Lamudi memperlihatkan, keuntungan terbesar menggunakan jasa ini adalah fleksibilitas waktu dan tempat.

Untuk banyak bisnis baru, baik start up lokal maupun perusahaan asing yang masuk ke Indonesia, kelangsungan bisnis masih sulit diprediksi.

Terlebih untuk sampai pada tahap menandatangani kontrak jangka lama dengan uang muka guna menyewa ruangan perkantoran fisik.

Regus, salah satu penyedia layanan jasa perkantoran virtual mengakui perkantoran virtual dan co-working space memiliki beberapa keunggulan dibandingkan kantor konvensional.

"Kalau sewa perkantoran biasa atau konvensional itu kan nggak bisa jangka pendek jadi otomatis terikat sedangkan kalau di Regus bisa bulanan, harian, dan bahkan jam-jaman sampai tahunan," ujar Country Manager Regus Indonesia Andy Harsanto, di Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Untuk harga, perkantoran maya dan co-working space lebih relatif dan kompetitif dengan kantor-kantor konvensional.

Harga jangka pendek, lebih tinggi daripada jangka panjang karena ada ongkos tertentu yang mesti dibayarkan.

Kendati demikian, kompetisi harga antara dua jenis perkantoran tersebut dengan kantor konvensional hanya bisa dilihat dalam satu lokasi saja.

"Misalnya begini, di Menara BCA dengan di Kuningan ya berbeda karena beda lokasi. Tapi kalau sama di gedung itu satunya dijalankan oleh Regus dan satunya sendiri itu bisa sama atau lebih murah," tambah Andy.

Di Regus, semua produk layanan jasanya dibanderol Rp 239.000 per orang per bulan. Harga tersebut sudah termasuk fasilitas manajemen kantor seperti ketersediaan cleaning service, dan resepsionis.

"Kami juga menawarkan layanan untuk semua. Kami mengelola semua fasilitas manajemennya. Penyewa tinggal masuk nggak perlu investasi di muka, langsung masuk, pakai kantornya, dan bayar biaya bulanannya," pungkas Andy.

Pemerintah Menyiapkan Dana Talangan Pembebasan Lahan Sebesar Rp 5,9 Triliun Untuk Tol Baru

Salah satu penghambat pembangunan proyek jalan tol di Indonesia adalah proses pembebasan lahan.

Seringnya, proses ini terjadi karena dana pembebasan lahan terbatas atau masyarakat belum sepakat untuk menjual tanahnya kepada pemerintah.

Dengan adanya dana talangan di Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN), biaya pembebasan lahan diharapkan dapat tercukupi.

"Kami ditargetkan sampai Desember sebesar Rp 16 triliun. Yang sudah ditagihkan itu Rp 7,4 triliun. Berarti sisanya sudah di bawah Rp 10 triliun," ujar Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Herry Trisaputra Zuna di Kementerian PUPR, Jakarta, Jumat (18/11/2016).

Sampai 17 November 2016, dana talangan yang sudah ditagihkan memang sebesar Rp 7,4 triliun. Namun, yang sudah dibayarkan baru Rp 5,9 triliun.

Kekurangan ini, kata Herry, merupakan proses yang sedang berjalan antara lain penagihan ke badan usaha untuk mentransfer dana talangan.

Herry mengakui, ada beberapa badan usaha yang terlambat untuk mengirimkan dana talangan.

"Tapi, dari angka tadi cukup menjanjikan. Dana talangan sendiri kan aturannya baru di Mei. Kemudian berproses ada learning curve, Mei ada yang belanja (tanah) tapi sedikit, baru pada 2 bulan terakhir ada kenaikan," tutur Herry.

Ia menambahkan, proses ini termasuk meyakinkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN). Pasalnya, sebelum ada dana talangan, BPN sempat ragu-ragu untuk memproses pembebasan lahan.

Kemudian, saat sudah berjalan, masih perlu proses inventarisasi dan lain-lain, sehingga pembebasan lahan tidak serta-merta langsung ditindaklanjuti meski ada dana talangan.